Good Corporate Governance (GCG)

Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

     Corporate Governance terkait dengan sistem mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas diantara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.

Corporate Governance itu adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (stakeholder) dalam perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) juga berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lain.

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) dan untuk tetap menjaga kepercayaan semua stakeholder. Pengendalian bertujuan untuk membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Sejarah Good Corporate Governance

Sejarah good corporate governance mengikuti perkembangan manajemen. Konsep Corporate Governance yang komprehensif mulai berkembang setelah kejadian The New York Stock Exchange Crash pada tanggal 19 Oktober 1987 dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di bursa efek New York mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Dikala itu, untuk mengantisipasi permasalahan intern perusahaan, banyak para eksekutif melakukan rekayasa keuangan yang intinya adalah bagaimana menyembunyikan kerugian perusahaan atau memperindah penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan.

Untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul konsep pemberdayaan Komisaris sebagai salah satu wacana penegakan Good Corporate Governance (GCG). Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Lazimnya pada situasi kondisi bisnis yang kondusif, penyimpangan kelakuan baik oleh oknum maupun secara kolektif dalam perusahaan sangat kabur, namun pada saat kesulitan, maka mulailah terbuka segala macam sumber-sumber penyimpangan (irregularities) dan penyebab kerugian dan kejatuhan perusahaan, mulai dari kelakuan profiteering, commercial crime, hingga economic crime. Dengan kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa oleh segenap negarawan, cendikiawan dan usahawan, maka dimulailah gerakan untuk meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam perusahaan.

Di Indonesia, konsep Good Corporate Governance (GCG) mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997 krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan–perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi dan sarat dengan praktek (korupsi, kolusi, nepotisme) KKN (Budiati, 2012). Bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia/BEI) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEI yang mewajibkan untuk mengangkat Komisaris Independen dan membentuk Komite Audit pada tahun 1998, GCG mulai di kenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia.

Setelah itu pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan (Letter of Intent) dengan International Monetary Fund (IMF) yang mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan GCG. Pemerintah Indonesia mendirikan lembaga khusus, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia.

Sejauh ini penegakan aturan untuk penerapan Good Corporate Governance (GCG) belum ada sanksi bagi perusahaan yang belum menerapkan maupun yang sudah menerapkan tetapi tidak sesuai standar pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Namun pelaksanaan penerapan GCG memberi nilai tambah bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan peningkatan pada kualitas Good Corporate Governance (GCG) menunjukan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCG, cenderung menunjukan penurunan pada penilaian pasar (Cheung, 2011).

Parameter  Pengukuran GCG

Berdasarkan SK Sekmen BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 bahwa terdapat 6 (enam) indikator parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) yaitu (1) Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan (2) Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal (3) dewan komisaris/dewan pengawas (4) Direksi (5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi (6) Aspek Lainnya.

·        Parameter Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan meliputi softstructure berupa GCG Code dan Code of Conduct yang dilaksanakan dengan baik dan konsisten, governancemeasurement, pelaporan LHKPN, program pengendalian  gratifikasi dan whistleblowing system.

·        Parameter Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal antara lain meliputi pengangkatan dan pemberhentian Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan, pengambilan keputusan yang dilakukan melalui proses yang terbuka dan adil dan accountable.

·        Parameter Dewan Komisaris/Direksi antara lain meliputi program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan, pembagian tugas, persetujuan RJPP/RKAP, pemberian arahan kepada Direksi atas impelementasi rencana dan kebijakan perusahaan, pengawasan terhadap Direksi termasuk kepada anak perusahaan/perusahaan patungan ,pengusulan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku, pengawasan atas potensi benturan kepentingan dan pelaksanaan GCG secara berkelanjutan.

·        Parameter Direksi antara lain meliputi program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan, pembagian tugas, penyusunan rencana perusahaan, peranan direksi dalam pemenuhan target perusahaan, pengendalian operasional dan keuangan, fiduciary duties, hubungan yang bernilai tambah bagi stakeholders, keterbukaan informasi, kehadiran rapat direksi dan menghadiri rapat dewan komisaris, penyelenggaraan RUPS, fungsi corporate secretary dan pengendalian intern  yang efektif.

·        Parameter Pengungkapan  Informasi dan Transparansi antara lain meliputi penyediaan informasi perusahaan kepada stakeholders melalui sarana yang mudah diakses, memadai dan tepat waktu, pengungkapan informasi pada Laporan Tahunan sesuai ketentuan, penghargaan GCG yang diperoleh perusahaan

·        Parameter Aspek  Lainnya antara lain meliputi praktik GCG perusahaan menjadi benchmark atau menyimpang dari prinsip GCG yang berlaku secara umum

Implementasi GCG Perusahaan PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (INALUM)

Penilaian atas Penerapan GCG

Guna memastikan kualitas penerapan GCG sejak berubahnya status menjadi BUMN, Perusahaan pada awal tahun 2017 telah melaksanakan proses AssessmentGCG 2016 dengan menggandeng PT Sinergi Daya Prima (SDP) sebagai Assessor. Pelaksanaan Assessmentyang di kawal oleh Tim PT Sinergi Daya Prima  berlangsung dari  3 Januari 2017 sampai dengan 9 Februari 2017. Proses Assessmentdilaksanakan di Kantor Utama Kuala Tanjung dan IJO (Kantor Perwakilan Jakarta), serta melibatkan seluruh organ Perusahaan termasuk unit kerja terkait.

Parameter yang digunakan dalam melakukan penilaian GCG mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN NO. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara. Di dalamnya terdapat 6 aspek, 43 indikator, 153 parameter, dan  572 FUK (Faktor Uji Kesesuaian) yang diuji melalui review dokumen, wawancara, kuesioner dan observasi.

·         Pelaksanaan penilaian (assessment) GCG telah selesai yang ditandai dengan acara penutupan (closing) pada hari Kamis, 9 Februari 2017  yang dihadiri oleh KBUMN, Direksi, Sec.Dekom, dan Tim Assessor. Melalui pelaksanaan Assessmentini,dapat diketahui tingkat capaian penerapan GCG yang diukur dengan menggunakan sistem skoring dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas penerapan GCG di PT INALUM (Persero).

·         Pada Assessment ini, berikut hasil penilaian sesuai dengan Laporan Hasil Assessment Penerapan Good Corporate Governance pada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) tahun 2016 tanggal 15 Februari 2017 oleh PT Sinergi Daya Prima.

No.	Aspek Penguji GCG	Bobot	Capaian Perusahaan	Persentase (%)
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan	7	6.783	96.90%
2	Pemegang Saham dan RUPS	9	7.943	88.26%
3	Dewan Komisaris	35	32.861	93.89%
4	Direksi	35	32.906	94.02%
5	Pengungkapam Imformasi dan Transparansi	9	7.165	79.62%
6	Aspek Lainnya	5	3.929	79.00%
Total		100	91.586	91.59%

Dari hasil tersebut, capaian Perusahaan dalam penerapan GCG meningkat dari sebelumnya 83,684 menjadi 91,586. Dengan capaian tersebut PT INALUM (Persero) masuk dalam kualifikasi kualitas penerapan GCG “SANGAT BAIK”. Capaian ini sekaligus menggagambarkan bahwa seluruh Jajaran manajemen memiliki komitmen yang kuat dalam implementasi prinsip-prinsip GCG. Tidak ingin berpuas diri dengan hasil di atas, Perusahaan terus meningkatkan upaya-upayanya untuk terus berkembang dan berinovasi selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan fairness.

Referensi 

1.     http://www.referensimakalah.com/2013/04/pengertian-good-corporate-governance-gcg.html?m=1  .  ( diakses Jumat, 2 November 2018)

2.  https://www.psychologymania.com/2013/08/sejarah-good-corporate-governance.html?m=1. (          diakses Jumat, 2 November 2018)

3.     https://www.google.co.id/amp/s/arsasi.wordpress.com/2017/01/09/penilaian-good-corporate-governance-bagi-badan-usaha-milik-negara-bumn/amp/. ( diakses Jumat, 2 November 2018)

4.    http://www.bumn.go.id/inalum/berita/2-Hasil-Penilaian-GCG-2016. ( diakses Jumat, 2 November 2018)

Bentuk Kerja Sama Bisnis

PENGERTIAN JOINT VENTURE

Joint Venture adalah bentuk gabungan dari beberapa perusahaan dari berbagai negara yang  bekerjasama dan menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi tanpa melihat besar dan kecilnya modal.Kepenguruan joint venture dipimpin oleh Dewan Direktur yang dipilih oleh para pemegang saham,dan pendirinya harus mempunyai bentuk hukum PT(Perseroan Terbatas).

Jenis-Jenis Kontrak Joint Venture

1.   Joint Venture domestic

2.   Joint Venture internasioanal

Menurut pasal 8 ayat (1) SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 15/SK?1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing, bidang usaha yang wajib mendirikan perusahaan Joint Venture adalah:

·       Pelabuhan

·       Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum

·         Telekomunikasi

·         Pelayanan

·         Penerbangan

·         Air minum

·         Kereta api umum

·         Pembengkit tenaga atom

·         Mass media

Faktor PMA wajib mengadakan usaha patungan (Joint Venture) dengan perusahaan domestic adalah kerena usaha-usaha tersebut tergolong penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan yang dilarang untuk penanaman modal asing adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan pertahanan Negara, sperti produksi senjata, mesin, alat-alat peledakan dan peralatan perang.

Raaysmaker juga menyebutkan unsur-unsur yang menjadi pokok adanya joint venture yaitu uraian tentang pihak-pihak pada kontrak, pertimbangan, uraian tujuan, ketentuan-ketentuan perselisihan, waktu organisasi dan kerja sama. Selain itu, ada pula unsur seperti pembiayaan, dasar penilaian, hubungan antara partner, peralihan saham, bentuk hukum, dan pemasukan oleh partner.

Contoh Joint Venture:

BUMN yang bekerja sama dengan pihak swasta,kerjasama antar perusahaan atau kerja sama antara PT.Freepport Indonesia dengan PT.aneka tambang

Pengertian Warabala

Waralaba jika dalam bahasa Inggris yaitu bisa disebut dengan franchising & dalam bahasa Perancis bisa disebut dengan franchise yang artinya ialah hak atau kebebasan, merupakan suatu hak-hak menjual suatu produk, jasa, atau layanan. Jika di Indonesia sendiri waralaba ialah suatu perikatan yang dimana salah satu pihak diberi hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu karakter dari sebuah usaha milik pihak lain dengan membayar suatu imbalan kepada pihak yang menjadi pemberi hak. Intinya waralaba ialah suatu penjualan sebuah paket usaha komprehensif dan siap pakai yang didalamnya mencakup sebuah merek dagang, material hingga pengolaan manajemennya.

Menurut Asosiasi Franchise Indonesia yang dimaksud dengan waralaba yaitu suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir, yang dimana sang pemilik merek memberikan suatu haknya kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan sebuah bisnis dengan nama, merek, sistem, prosedur, manajemen dan cara-cara yang sudah ditentukan sebelumnya dalam jangka waktu dan meliputi area tertentu.

Jenis-jenis Waralaba

Waralaba dibagi menjadi dua:

• Waralaba luar negeri/asing yaitu waralaba yang berasal dari luar negeri, jenis waralaba yang satu ini cenderung lebih banyak disukai karena sebuah sistem dan mekanismenya lebih jelas, merek sudah diterima diberbagai dunia, dan dirasakan lebih bergengsi. 

   Contoh waralaba luar negeri/asing: pada McDonald’s, (KFC) Kentucky Fried Chicken, Bread Talk, Starbucks, Pizza Hut, dan lain sebagainya.

• Waralaba dalam negeri yaitu waralaba yang berasal dari dalam negeri, jenis waralaba yang satu ini juga menjadi salah satu pilihan dalam investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak mempunyai pengetahuan cukup piranti awal dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik waralaba.

 Contoh waralaba lokal yaitu : Primagama, Alfamart, Martha Tilaar, Roti Buana, Edward Forrer, Bogasari Baking Center dan lain sebagainya.

Referensi:

https://www.akuntansi.lengkap.co.id. ( di akses 19/10/2018)

https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-3-tipe-dan-jenis-jenis-warabala-beserta-contohnya-terlengkap/.  ( di akses 19/10/2018)

Lembaga Keuangan

Apa itu FinTech Indonesia?

Ternyata bisnis online tidak melulu hanya e-commerce (toko online) atau situs portal berita. Ada sebuah industri baru bernama financial technology atau nama kerennya FinTech Indonesia. KeberadaanFinTech bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi  dan juga meningkatkan literasi keuangan. Perusahaan-perusahaanFinTech Indonesia didominasi oleh perusahaan startup dan berpotensi besar. 


National Digital Research Centre di Dublin, Irlandia mendefinisikanfinancial technology atau fintechsebagai: “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan”. Definisi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas, perusahaan fintechdapat menyasar segment perusahaan (B2B) maupun ritel (B2C).

SEJARAH  FINTECH

Fintech adalah sebuah pengembangan dari teknologi keuangan pada sektor jasa keuangan yang muncul pada abad ke-21. Awalnya, istilah FinTech diterapkan untuk penerapan teknologi back-end ke konsumen untuk transaksi keuangan. Sejak akhir dekade pertama abad ke-21, istilah ini telah diperluas untuk mencakup inovasi teknologi di sektor keuangan, termasuk inovasi dalam literasi keuangan dan pendidikan, perbankan ritel, investasi dan bahkan kripto-mata uang seperti bitcoin.

Istilah teknologi keuangan bisa berlaku untuk setiap inovasi dalam cara orang bertransaksi, melakukan bisnis. Sejak revolusi internet dan revolusi internet mobile, bagaimanapun, teknologi keuangan telah tumbuh eksplosif, dan arti fintech, yang awalnya disebut sebagai penerapan teknologi komputer lanjutan pada back office bank atau perusahaan perdagangan, sekarang memiliki peran lebih luas pada komersial keuangan.

Cara-cara baru pada sektor keuangan terus bermunculan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan peningkatan layanan. Peningkatan penggunaan teknologi dalam industri keuangan (fintech) diyakini dapat meningkatkan jangkauan layanan keuangan. Munculnya fintech telah menciptakan cara bagi semua entitas untuk memiliki akses ke semua alat dan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau.

Kini, teknologi perbankan dan keuangan di era tahun 2000an telah berakhir dan bertransformasi menjadi Fintech. Saat ini di Indonesia telah bertebaran 135 perusahaan startup Fintech yang sudah terdaftar di OJK. Perusahaan startup Fintech di Indonesia di atur melalui peraturan POJK-Nomor-77-POJK.01-2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Arti Fintech akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Era Fintech akan membawa suatu kemungkinan pada hal-hal yang sebelumnya kita anggap tidak mungkin. Hal ini mungkin dapat terlihat ketika suatu koperasi, atau badan lainnya lebih dapat bersinergi dengan pihak perbankan dalam melakukan penarikan saldo nasabah untuk transaksi sehari-hari.

Jenis-jenis Fintech Indonesia

Pembayaran (Payments)

Di Indonesia perusahaan startup FinTech yang paling banyak didominasi oleh

• Perusahaan pembayaran, seperti: Veritrans, DoKu, Kartuku, iPay88, Easypay, MCpayment, Padipay, Kinerjapay.com, Truemoney, Faspay, Fasapay, Xendit, Espay, Wallezz, Cashlez, Mimopay, Indopay, Firstpay, IPaymu.com, Ovo, Nicepay, Hellopay, Kesles, 
• Mobile payments company seperti Sakuku BCA, Dompetku Indosat Ooredoo, Uangku SmartFren, Dimo, Mynt, Matchmove
• Gift Card : GCI Indonesia
• BitCoin : BitX.co
• Electronic Money : Sepulsa.com, Davestpay.com, GoPay, Indomog, Kudo, Ayopop,
• Bebas Transfer : Kliring.co.id, SudahTransfer, Flip, 
• Bayar Tagihan : Paybill.id, SatuLoket.com
• Lainnya : Ainosi

Investasi

Indonesia memiliki beberapa startup yang memberikan kemudahan askes di bidang investasi, seperti Bareksa (Marketplace Reksa Dana) dan  IpotFund (Supermarket Reksa Dana). Xdana.com,

Perencanaan Keuangan

Finansialku.com hadir sebagai salah satu perusahaan financial technology yang berfokus pada edukasi keuangan (financial education) dan perencanaan keuangan (financial planning).

•  Expense Tracker untuk Personal : NgaturDuit.com, Dompet Sehat
• Expense Tracker untuk Bisnis UMKM : Jurnal.id, Akunting Mudah, Sleekr, Yonk.io
• Pajak : Online-Pajak.com

Pembiayaan (Lending)

Startup yang satu ini bergerak dalam pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan dalam 

• Pembiayan berbentuk utang seperti UangTeman.com, TemanUsaha.com, Terhubung.com, BosTunai.com, Mekar.id, Tanihub.com, Taralite.com, Pinjam.co.id, Eragano.com, DrRupiah.com
• Pembiayaan berbasis patungan atau pembiayaan masal (crowdfunding), seperti Wujudkan.com, Kitabisa.com, Ayopeduli.com dan GandengTangan.org. WeCare.id, Indves.com, GandengTangan.org, LimaKilo.id, iGrow.asia, Iwak.me, KapitalBoost.com
• Pembiayaan berbasis Peer to Peer Lending (P2P) : Koinworks.com, Amartha.com, DanaDidik.com, Crowdo.com, Investree.com.
• Cicilan Tanpa Kartu Kredit : Kredivo.com, ShootYourDream.com, Cicil.co.id.

Situs Pembanding Produk Keuangan (Comparison Site atau Financial Aggregator)

Startup berikutnya adalah website pembanding produk-produk keuangan. Di Indonesia terdapat beberapa startup yang bergerak di bidang perbandingan produk, seperti 

• Produk Keuangan secara umum : DuitPintar.com, HaloMoney.co.id, CekAja.com, Cermati.com, PilihPintar.co.id, SikatAbis.com, AturDuit.com, KreditGoGo.com
• Khusus Asuransi: RajaPremi.com, Asuransi88.com, PremiKita.com, Premiro.com, PasarPolis.com, CekPremi.com

Riset Keuangan

Startup dibidang riset keuangan memang belum berkembang pesat di Indonesia. Salah satu perusahaan yang melayani riset dan data adalah Infovesta.com.

Lainnya

Beberapa start up fintech yang berada di luar kategori di atas:

• Account Aggregator : Veryfund
• Agent Network : Ruma
• Gold Marketplace : AntamGold.com, Orori.com, FidiGo
• Banking Support : Kanopi
• Capital Market : Kanopi
• POS (Point of Sales Bisnis) : Pawoon, MOKA

Contoh perusahaan Fintech

PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) sebagai portal crowdfunding terintegrasi Indonesia saat ini telah resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Akseleran juga terus berdiskusi dan menjalin komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk untuk membahas peraturan yang nantinya akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap equity crowdfunding di indonesia.

Kampanye penggalangan dana yang terdapat pada situs ini beserta seluruh informasi yang terkandung di dalamnya bukanlah penawaran umum kepada publik, dan hanya dapat diakses secara penuh oleh orang-orang yang telah terdaftar sebagai pengguna di situs ini dan tunduk pada syarat dan ketentuan dari penggunaan situs ini.

Akseleran tidak memberikan rekomendasi investasi/pinjaman dan tidak mengelola dana investasi/pinjaman dari para pengguna terdaftar di situs ini. Akseleran berperan menyelenggarakan situs crowdfunding terintegrasi www.akseleran.com yang menghubungkan startup, usaha tahap awal dan UKM yang membutuhkan modal berbasis pinjaman maupun penyertaan modal dengan para calon investor, serta mengurus tertib administrasi dari kampanye penggalangan dana yang berhasil dirampungkan.

Referensi:

https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-fintech-indonesia/. (di akses 19/10/2018)https://www.google.co.id/amp/www.mobnasesemka.com/apa-arti-fintech/amp/.(di akses 19/10/2018)https://www.akselera.com.